Kebijakan Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam Di Indonesia
Kecakapan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengemudikan jajahannya memang cukup mengagumkan rekan-rekannya Inggris dan Prancis . Padahal situasi medan di Hindia Belanda hampir seluruh penduduk pribumi beragama Islam. Suatu kenyataan yang memerlukan sikap serius bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapinya, karena agama islamakan selalu menyadarkan pemeluknya bahwa mereka berada di bawah cengkeraman pemerintah "kafir" dan membela tanah air tempat berpijak untuk mengusir penjajah termasuk bagian dari jihad fi sabilillah.
Usaha belanda untuk mengkonsolidasi kekuatannya mendapatkan perlawanan dari Raja-raja kerajaan Islam di Nusantara. Meskipun Pemerintah Hindia Belanda berhasil mengontrol sebagian besar daerah di Nusantara yang ditaklukkannya, Namun Islam tetap melebarkan sayapnya, bahkan sejak abad ke-19 Islam mendapat daya dorong berkat semakin meningkatnya hubungan dengan timur tengah.
Sejalan dengan usaha menguasai medan jajahan inilah, islam dipelajari secara ilmiyah di Negeri Belanda. Ini terbukti dengan diselenggarakannya pendidikan Indologie untuk mengenal lebih jauh tentang seluk-beluk pribumi Indonesia. Melalui usaha tersebut diharapkan Pemerintah Hindia Belanda mampu menghasilkan pegawai yang cakap mengurus dan mengendalikan administrasi pemerintahan dikalangan pribumi yang sudah dikenal karakternya dengan baik.
Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah Islam ini, sering disebut dengan istilah Islam politik di mana Prof. Snouk Horgronje dipandang sebagai peletak dasarnya. Sebelum itu kebijaksaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam hanya berdasarkan rasa takut dan tidak mau campur karena Pemerintah Hindia Belanda belum menguasai masalah Islam.
Berkat pengalamannya di Timur Tengah dan Aceh, Snouck Horgronje (Sarjana Sastra Semit) yang mempunyai andal yang sangat besar dalam penyelesaiaan perang Aceh ini kemudian dia berhasil menemukan suatu Pola Dasar bagi kebijaksanaan mengahadapi Islam di Indonesia. Pola ini secara resmi tetap merupakan pedoman bagi Pemerintah Hindia Belanda. Pola ini pulalah yang menjadi pedoman kerja bagi Advisor Voor Inlandsche zakeri berikutnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai penasehat Gubernur Jendral tentang segala sesuatu mengenai pribumi.
Bagaimana cara Pemerintah Hindia Belanda menjinakkan Pribumi dan menghadapi islam..? itulah masalahnya. Untuk itu diangkatlah penghulu sebagai pegawai negeri, yang antara lain bertugas membantu Bupati dalam mengawasi umat islam. Sedangkan Gubernur Jendral secara rahasia diintruksikan oleh raja belanda untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memelihara tugas pengawasan yang dilakukan oleh para Bupati terhadap ulama pribumi tersebut.
Berdasarkan Analisa Snouck Hurgronje,maka dipisahlah masalah agama dan politik. terhadap maslah agama Pemerintah Hindia Belanda disarankan bersikap netral. Sedangkan terhadap masalah politik diperingatkannya: harus dijaga benar datangnya pengaruh dari luar semacam PAn-Islam. Tetapi masalah meningkatnya jamaah haji, termasukkawasan netral terhadap agama. Hal ini akan meyakinkan para ulama tentang niat baik Pemerintah Hindia Belanda dan akan menyadarkannya pula bahwa mereka tidak perlu takut padaPemerintah Hindia Belanda selama tidak mencampuri urusan politik.
Namun batas antara sikap netral dan campur tangan terhadap agama tidaklah begitu jelas. titik berat tekanannya adalah menjaga Rust en Orde , tertib dan keamanan. Seorang Gubernur Jendral yang tetap berprinsip bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak boleh mencampuri urusan gereja dan dibenarkan mencampuri urusan agama lain demi menjaga ketertiban dan keamanan tersebut. Kenyataan membuktikan bahwa subsidi yang diberikan Pemerintah Hindia BelandaPemerintah Hindia Belanda kepada gereja jauh melampaui proporsi penduduk beragama kristen. Sedangkan sikap netral Pemerintah Hindia Belanda kepada agama Islam adalah berupa pengeluaran berbagai peraturan yang memberikan kontrol secara ketat kepada pendidikan Islam.
Mengenai pendidikan bangsa indonesia, Pemerintah Hindia Belanda merasa berkewajiban moral untuk mengajar para bangsawan dan menjadikannya sebagai patner dalam kehidupan budaya dan sosial. Patner semacam ini diharapkan akan menutup jurang pemisah antara Pemerintah Hindia Belanda dan rakyat. Snouck Hurgronje mendambakan kesatuan antara Nusantara dan Belanda dalam suatu ikatan Belanda Raya. Untuk itu Bangsa Indonesia harus dituntun agar bisa berasosiasi dengan kebudayaan Belanda. Setiap ada kecenderungan pribumi kearah itu maka akan disambut, dibantu dan difasilitasi.
Dalam rangka mengahadapi islam di Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda bekerjasama dengan tokoh adat, dan menggunakan lembaga adat untuk membendung pengaruh islamdi Nusantara.Kerja sama ini nampak demikian jelas misalnya dalamkasus perang diponegoro, perang paderi dan perang Aceh. orang islam terpaksa harusmenghadapi penjajah dan kaum adat sekaligus yang berpihak kepada Pemerintah Hindia Belanda.
Sementara itu pendidikan barat yang diseenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belandadi Nusantara ternyata kemudian melahirkan golongan Nasionalis sekuler. Golongan ini bertemu dengan golongan Islam dalam rasa Nasionalisme, yang keudian saing membantu dalam memperjuangkan pembebasan tanah air meskipun sering terjadi benturan ide dan persaingan. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat pribumi yang selama ini ibarat suatu telaga yang demikian tenang , mendadak berub menjadi sungai besar yang deras membanjir. Bangsa Indonesia bangkit menciptakan bentuk baru dalamkehidupan budaya,politik dan sosial keagamaan.